Sidang Praperadilan Kasus Masjid Raya Buol, di Tunda

fahmi, 01 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Buol-Sidang Praperadilan kembali di gelar di ruangan II Cakra Pengadilan Negeri Buol Rabu (31/7/19) dengan agenda, penyerahan alat bukti atas dugaan kasus korupsi pembagunan pembagunan Masjid Raya Buol.

Praperadilan penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan masjid raya Buol tahap III tahun 2017, senilai Rp.1.7 miliar, ditunda hingga besok, Kamis (1/8/2019)

Pada sidang kali ini dihadiri kuasa Penasehat Hukum (PH) dari tersangka, HBDH ketua tim, Amerullah, SH.  di dampingi Akbar Mamase. SH, Triadi. SH dan Metia. SH.

Sementara Pihak termohon Kejaksaan Negeri Buol di hadiri, Andi Nirwansyah. SH dan Musrin Ag. SH, sementara Hakim yang megetuai persidangan Praperadilan, Lukman Akhmad. SH.

Dalam sidang praperadilan Hakim ketua kembali menunda persidangan, serta memberikan waktu kepada Pemohon dan termohon selambat-lambatnya besok pukul, 14.30 Wita dengan agenda sidang mendegarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh termohon dan pemohon.

Saat konfrensi pers Ketua tim tersangka HBDH Amerullah. SH mejelaskan, mengenai mekanisme praperadilan yang dilakukan bertujuan untuk menguji kebsahan penggunaan kewenagan  proses dan prusedur penetapan tersangka. imbuhnya

Sementara itu lanjutnya, tujuan dari di adakannya Praperadilan untuk melindugi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buol. Maka pihaknya mengadakan pengujian 

lewat jalur Praperadilan di Pengadilan Negeri Buol. jelas Amerullah

Kini lanjut Amerullah. SH sidang praperadilan telah memasuki tahap pembuktian, bila kita merujuk pada kewenangan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi melakukan proses penetapan tersangka, maka kita akan melihat Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 pasal 30 huruf E dan F, jelas kewenangan Kejaksaan hanya penyidikan"artinya tidak pada penyelidikan" terang Amerullah

Terkain dengan klayennya yang di tetapkan sebagai tersangka HBDH selaku PPK oleh Kejaksaan Negeri Buol terkait pembagunan Masjid Raya yang mana diketahui surat perintah dimulainnya penyidikan (SPDP) dan surat penetapan tersangka pada tanggal, 8 juli 2019 ai melihat adanya kejanggalan dalam penetapan kasus tersebut, dikarenakan terbitnya diwaktu bersamaan"kita berfikir saja secara logika hukum, mana mungkin dalam waktu bersamaan baru dimulai penyidikan sudah di temukan tersangka, kapan ada dua alat bukti yang dapat membuktikan klayennya di jadikan tersangka" tegas Amerullah

Argumentasi di kembangkan Kejaksaan bahawasanya sambung dia, penyidikan sudah dimulakan dari tahun 2018 sepengetahuan pihaknya, tidak perna ada penyidikan tahun 2018 dan juga tidak ada surat tembusan akan dimulainya penyidikan, menjadi tanda hukum ketika kejaksaan akan melakukan penyidikan,"harus ada SPDP, apa makna secara hukum SPDP itu, bahwa ada kepastian hukum bagi tersangka baik pada kejaksaan, untuk mencari dua alat bukti, sebagai bagian dari proses penyidikan dimana mencari dua alat bukti, kemudian menetapkan tersangkanya proses tersebut mamakan waktu yang cukup lama" jelasnya

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Kewenangan Penyidikan, melakukan penyitaan, pengeledahan, memanggil pihak terkait ada di pasal 7 KUHP, sangat terang di jelaskan, terhadap permasalah ini terkait masalah penyitaan Kejari Buol melaksanakan sebelum tanggal 8 juli 2019. Dari pandangan hukum jika perpatokan pada SPDP perolehan alat bukti yang dilakukan itu ilegal, tidak sah menurut hukum."yang namanya suatu proses hukum harus ada prosedur yang benar" jelasnya tegas

Agar tidak menjadi hal buruk di Kabupaten Buol, penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buol, ada koridornya bekerja tidak asal melakukan tindakan dan mempunyai tahapan prosedur, karena alat bukti menentukan nasib seseorang. Pungkas Amerullah

(Fahmi Bento)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.